Feeds:
Pos
Komentar

Banyaknya singktan yang terdapat dalam aturan maupun  ilmu kehutanan membuat banyak kalangan susah dalam memahamai ilmu dan aturan kehutanan. Hampir disetiap aturan kehutanan muncul berbagai macam singkatan yang asing kita dengar, bahkan oleh orang yang berkecimpung di dunia kehutanan sekalipun.

Sebagai bahan pemahaman tersebut kiranya tulisan ini dapat membantu memahami banyaknya singktan dalam ilmu maupun aturan kehutanan. Dalam penulisan akan saya kelompokkan berdarkan tema yang disampaiakan, yaitu: Konservasi, Manajeman Hutan, Budidaya Hutan,dan Tekniologi hasil Hutan. sumber tulisan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun tulisan yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan isinya.

Pada tuliasan yang pertama ini saya sampaikan beberapa pengertian dan singkatan dalam Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang Berasal dari Hutan Negara. Tulisan ini akan saya bagi ke dalam dua tahap, yang harapannya mampu mencakup semua kosakata dan singkatan yang terdapat dalam PUHH sesuai Peraturan Menteri Kehututanan Nomor :P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang Berasal dari Hutan Negara.

Selamat membaca dan mempelajari semoga bermanfaat

  1. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang
    perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan
    pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.
  2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
    tanah.
  3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan
    Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut
    dari hutan negara.
  4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang selanjutnya
    disebut IUPHHK Alam adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan
    produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman,
    pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
  5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan alam
    adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam.
  6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman yang selanjutnya
    disebut IUPHHK Tanaman adalah izin untuk memanfaatkan kayu tanaman pada
    hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau
    pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau
    penebangan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
  7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman
    adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu hasil budidaya pada hutan
    produksi. yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau
    pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.
  8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan
    pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran
    untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.
  9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin dengan segala
    bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu,
    buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam
    hutan lindung dan atau hutan produksi.
  10. Izin Lainnya yang Sah (ILS) adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam
    bentuk Izin Pemanfaatan Kayu.
  11. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan
    atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan
    kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan
    Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
  12. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin mendirikan
    industri untuk mengolah kayu bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi
    barang setengah jadi atau barang jadi.
  13. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah izin
    mendirikan industri untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi barang
    setengah jadi atau barang jadi.
  14. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri yang mengolah hasil
    hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.
  15. Industri Pengolahan Kayu Terpadu adalah industri primer hasil hutan kayu dan
    industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan
    dalam satu badan hukum.
  16. Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam
    jangka waktu 1 (satu) tahun.
  17. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan
    menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang
    sama.
  18. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu
    hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan .
  19. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat milik pemegang
    IUPHHK/IPHHK/IPK di dalam atau di sekitar arealnya yang berfungsi menimbun
    kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn.
  20. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri) adalah tempat penimbunan kayu
    di air atau di darat (logpond atau logyard) yang berada di lokasi industri dan
    sekitarnya.
  21. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah tempat untuk menampung
    kayu bulat atau kayu bulat kecil baik berupa logpond atau Logyard, yang lokasinya
    di luar areal izin IUPHHK/IPHHK/IPK/ILS dengan penetapan oleh pejabat yang
    berwenang.
  22. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan
    milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota
  23. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan
    yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat
    dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan
    laporan hasil penebangan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil.
  24. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LP-HHBK) adalah
    Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil
    Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk
    melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.
  25. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang
    mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta
    diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima
    industri primer hasil hutan, TPK Antara, atau pelabuhan umum.
  26. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi
    wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.

 

Terbitnya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 41/P/HUM/2012 mengenai Permohoanan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman telah menimbulkan stagnasi pembayaran  PNT oleh pemegang izin yang mengakibatkan  penghentian layanan dokumen oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan. Penghentian ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE. 04/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012. Dalam surat tersebut dinytakan bahwa  “terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemegang IUPHHK-HT, dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pemgang Izin HGU yang masih memilki tunggakan PSDH, DR, dan atau Penggantian Nilai Tegakan tidak diberikan layanan penerbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)”.

Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I yang berlaku sejak diputus pada tanggal 09 Februari 2012 antara lain memerintahkan Menteri Kehutanan Mencabut Pasal 1 ayat 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 samapai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman.

Sampai saat ini mandat dari Putusan Mahkamah Agung R.I seperti tersebut di atas belum ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan. Hal ini menimbulkan kerancuan aturan PNT yang mengakibatkan petugas di lapangan semisal Pejabat Penagih SPP-GR. Para pemegang izin IUPHHK-HT tidak mau melakukan pembayaran dengan dasar putusan di atas namun disisi lain belum dicabutnya pasal-pasal sesui Putusan MA RI mengakibatkan Pejabat Penagih SPP-GR tetap diwajibkan menerbitkan SPP-GR sebagai dasar penarikan PNT/GR.

Atas dorongan dan masukan dari berbagai pihak, untuk memperjelas status PNT Pada IUPHHK-HT yang Melakukan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Edaran. Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 memuat isi pokok antara lain :

  1. Atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan :
    1. Pada periode tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 dikenakan kewajiban PNT;
    2. Pada periode terhitung sejak tanggal 09 Februari 2012 tidak dikenakan kewajiban PNT;
  2. Berkaitan dengan butir di atas, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Pejabat Penagih SPP-GR dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB), agar :
    1. Melakukan  penagihan PNT atas produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012;
    2. Membatalkan SPP-GR yang telah diterbitkan pada periode tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan saat ini;
    3. Terhadap SPP-GR yang telah diterbitkan sejak tanggal 09 Februari 2012 dan telah dilakukan pembayaran, dapat dilakukan pengembalian kepada wajib bayar yang bersangkutan atau dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran wajib bayar berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    4. Memberikan pelayanan penerbitan dokumen SKSKB terhadap wajib bayar :
      1. Yang telah melunasi PSDH, DR, dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012;
      2. Yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 09 September 2012.
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan SKSKB Bagi Pemegang Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Memiliki Tunggakan PSDH, DR, dan PNT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa nasib Penggantian Nilai Tegakan (PNT/SPP-GR) Pada IUPHHK-HT yang Melakukan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman Pasca Keputusan Mahkamah Agung R.I, adalah sebagai berikut :

  1. Dicabutnya pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, secara substansial Penggantian Nilai Tegakan tidak memilki pengertian dan batasan yang jelas, sehingga perlu kajian lagi apakah masih tepat PNT merupakan salah satu pungutan non pajak dari sektor kehutanan;
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 dan tentang Izin Pemanfaatan Kayu 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I;
  3. Wajib bayar harus melunasi SPP-GR yang diterbitkan periode 04 September 2009 sampai dengan 08 Februari 2012 dan membatalkan SPP-GR yang telah diterbitkan pada periode tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan sekarang;
  4. Pelayanan penerbitan dokumen SKSKB diberikan kepada wajib bayar selama PSDH, DR, dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012, apabila belum melunasi tidak bisa diberikan pelayanan. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan SKSKB Bagi Pemegang Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Memiliki Tunggakan PSDH, DR, dan PNT yang tetap berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tertanggal 10 Agustus 2012;
  5. Memberikan pelayanan penerbitan SKSKB kepada wajib bayar yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 09 September 2012 hingga sekarang, Serta  keseluruhan tagihan PSDH, DR, dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sebelum tanggal 09 Februari 2012 telah dilunasi.

Semoga tulisan ini mampu memberikan penjelasan kepada seluruh stakeholder, diharpakan tidak lagi terjadi kerancuan dalam penetapan SPP-GR dan pelayanan dokumen.

 

Sumber :

-      Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

-      Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;

-      Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan SKSKB Bagi Pemegang Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Memiliki Tunggakan PSDH, DR, dan PNT;

-      Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Terhadap IUPHHK-HT yang Melakukan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan.

 

Penulis

Agus Sukamto, S.Hut

Staf BPPHP Wilayah X Pontiank

Halal Bi Halal Rimbawan Kalimantan Barat

Pontianak, tepat pukul 10.00 WIB pembukaan acara halal bi halal rimbawan dimulai. Kegiatan ini mengambil tema “Dengan Halal Bi Halal Kita Pererat Silaturahmi Guna membangun Soliditas dan Solidaritas Sesama Rimbawan”

Acara dihadiri sekitar 300 orang undangan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan Pusat, UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kab./Kota se- Kalimantan Barat serta Perusahaan Kehutanan yang berada di wilayah Kalimantan Barat.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan Sambutan Ketua panitia.Dalam sambutannya Ketua Panitia sekaligus Kepala BPPHP Wilayah X Ir. Sukarya, M.Si menyampaikan rasa bangga dan penghargaan atas terselenggaranya acara halal bi halal. beliua menambahkan bahwa acara seperti ini harus ditingkatkan guna mempererat silaturahmi sesama rimbawan. Serta berharap acara bisa berjalan dengan lancar walaupun persiapan yang sangat singkat.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Kalimantan Drs. Cornelius Kimha. Dalam sambutannya Kadis mengkritisi kebijakan kehutanan yang selama ini berjalan, diantaranya tumpang tindih kebijakan antar sektor dan peraturan kehutanan yang bersifat parsial (kedaerahaan) semisal peraturan mengenai SKAU (Surat Keterangan Asal Usul). diakhir sambutannya beliau mengulas mengenai pentingnya menjaga solidaritas antar rimbawan yang semakin lama semakin hilang. Sehingga acara seperti halal bi halal ini diharapkan mampu meningkatkan kembali solidaritas sesama rimbawan.

Acara juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ir. Bambang Hendroyono, MM, dalam sambutannya beliau menyampaikan rasa suka cita dapat mengunjungi kembali Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan awal karier dimulai di Kalimantan Barat sebagai pegawai honor di BISHH (red.BPPHP). oleh karena itu acara ini dijadikan sebagai ajang reuni dengan teman-teman lama yang berada di Kalbar maupun mantan-mantan pegawai di BISHH Kalimantan Barat. Dirjen yang belum lama dilantik ini menegaskan kiatnya membngun Kehutanan terutama di sektor Hutan Produksi yang merupakan domain jabatan yang diembannya dengan meningkatkan soliditas dan solidaritas. Hal ini ditegaskan beliau sebagai langkah awal menuju pengelolaan birokrasi yang baik sebagai wujud reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah.
Beliau Mengajak seluruh komponen rimbawan bersatu semi terciptanya pengelolaan hutan yang lebih baik dan mengharapkan acara seperti halal bi halal dapat terus diselenggarakan pada tahun-tahun ke depan.

Pada akhir acara diisi dengan ceramah mengenai makna Halal Bi Halal. ceramah berlangsung sangat singkat namun tidak mengurangi makna isi ceramah yang disampaikan. Halal bi halal menjadi hal sangat penting guna menyempurnakan ibadah puasa yang telah dilaksanakan sebulan yang lalu. disampaikan dalam ceramah bahwa amal ibadah seseorang tidak akan diterima apabila belum mendapatkan amupunan dari sesama manusia terutama adalah manusia terdekat kita.

acara ditutup dengan deoa dan dilanjutkan bersalam-salaman seluruh peserta yang hadir.

secara keseluruhan acara berlangsung lancar dan mendapatkan apresiasi dari semua pihak. semoga tahun depan bisa lebih baik lagi.

Kunjungan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Ke Kalimantan Barat

Kunjungan dalam rangka halal bi halal rimbawan se-Kalimantan Barat dan pembukaan acara Sosialisasi SVLK

HUTAN TANAMAN RAKYAT

Sekilas Tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

 

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia yang tercatat resmi mencapai 50-60 juta m3 per tahun, dimana sekitar adalah untuk keperluan industri pulp & kertas. Sebagian besar kebutuhan kayu bulat tersebut masih dipasok dari hutan alam. Padahal  kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan kayu bulat semaikin terbatas. Untuk tahun 2006 hutan produksi alam yang dikelola secara lestari diperkirakan hanya mampu menyediakan kayu bulat 8,2 juta m3. Hal ini menunjukan ada ketimpangan antara supply dan demand dalam pemenuhan bahan baku utnuk industri kehutanan.

Sementara itu pembangunan hutan tanaman industri (HTI) masih berjalan lambat dan kurang memuaskan daya hasil (produktivitas) serta mutu tegakannya. Dari 9 juta hektar kawasan hutan yang telah diberikan ijin tetap, ijin sementara serat pencadangan untuk pembangunan HTI, ternyta baru sekitar 3 juta ha yang telah dibangun tanamannya. Kemampuan HTI menghasilkan kayu juga masih rendah. Tahun 2004 misalnya, volume kayu bulat yang dihasilkan dari HTI hanya 7,3 juta m3. Bandingkan dengan New Zealand yang hutan tanamannya sekitar 1,5 juta hektar tetapi setiap tahunnya mampu menghasilkan kayu bulat skitar 20 juta m3. (Warta Kajian, edisi 1 Desember 2006).

Selama ini pembangunan HTI hanya dilakukan oleh perusahaan swasta atau badan usaha milik negara, berdasarkan fakta di atas pembangunan HTI masih jauh dari harapan semua pihak. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap hutan alam semakin besar. Kebutuhan kayu setiap tahun semakin meningkat sedangkan kemampuan hutan alam semaikn menurun yang akan mengakibatkan munculnya penebangan secara liar (illegal logging) dan perambahan ke kawasan hutan non produksi ( hutan lindung dan konservasi).

Fakta lain menunjukan, keberhasilan rakyat khususnya di Jawa dalam membangun hutan dilahan milik yang lebih dikenal dengan hutan rakyat (HR) harus mendapatkan apresiasi dan perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai kajian menunjukan bahwa produksi kayu dari hutan rakyat mampu manjadi penyedia bahan baku industri kehutanan. Di beberapa Kabupaten hutan rakyat bahkan sudah melampaui volume produksi kayu Perum Perhutani. Di Kabupaten Ciamis misalnya, produksi kayu rakyat mencapai 300 ribu m3 per tahun, sementara produksi kayu Perum Perhutani di Kabupaten tersebut hanya sekitar 30 ribu m3 per tahun. Luas hutan rakyat di seluruh Indonesia saat ini ditaksir mencapai 1,5 juta hektar dengan potensi kayu sekiatar 40 juta m3,yang sebagian besar berada di Jawa dengan potensi kayu mencapai 23 juta m3 (Warta Kajian, edisi 1 Desember 2006).

Kondisi ini mendorong Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menelurkan kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat  atau lebih dikenal dengan HTR. Secara sederhana HTR dapat terjemahkan sebagai hutan yang dibangun  rakyat di kawasan hutan negara. Sehingga beda dengan Hutan Rakyat (HR) hanya pada objek yang dikelola  yaitu status kepemilikan lahannya sedangkan subjek pengelolaannya sama yaitu masyarakat. Selain mempercepat pembangunan hutan tanaman sekaligus HTR juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Negara (memberikan akses legal ke masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi).

Tuliasan ini akan mengulas mengenai HTR yang diperoleh penulis dari beberapa literature. Harapannya HTR dapat di pahami secara sederhana dan seluruh stakeholder dapat memahami apa sebenarnya HTR. Tulisan ini akan mengulas mengenai latar belakang HTR, mekanisme pencadangan areal HTR, mekanisme pemberian ijin, pola penyelenggaraan HTR, jenis tanaman HTR, dan terakhir pola pendampingan HTR.

  1. a.      Latar Belakang

HTR diletarbelakangi oleh 3 hal yaitu :

  1. Revitalisasi sektor kehutanan perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadapa pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan pengentsan kemiskinan;
  2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo P.05/Menhut-II/2008 telah ditetapkan ketentuan pemberian IUPHHK-HTR guna memberikan akses legal, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepda masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi;
  3. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat akan melibatkan tugas dan fungsi seluruh Instansi Kehutanan baik pusat maupun derah, Badan Usaha Milik Negara, Swasta, koperasi, LSM, dan masyarakat,sehingga untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan di lapangan diperlukan nformasi tentang Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.
  4. b.      Mekanisme Pencadangan Areal hutan Tanaman Rakyat
  5. Kepala Badan Planologi (Baplan) atas nama Menteri Kehutanan (Menhut) menyiapkan dan menyampaikan peta arahan indikatif lokasi HTR kepada Bupati dengan tembusan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Usaha Kehutanan (BUK, dulu Bina Produksi Kehutanan /BPK), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kab/Kota, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
  6. Kepala BPKH memberikan asistensi teknis perpetan kepada Dinas Kehutanan (Dinhut) Provinsi dan Dinhut Kab/Kota berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Baplan;
  7. Kadishut Kab/Kota Menyampaikan pertimbangan teknis kawasan areal tumpang tindih perijinan, tanaman reboisasi, dan rehabilitasi, dan program pembangunan daerah Kab/Kota kepada Bupati/Walikota, dilampiri peta alokasi HTR skala 1 : 50.000;
  8. Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kadishut/Kab/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan rencana pembangunan HTR kepada Menhut dilampiri peta usulan Lokasi HTR skala 1:50.000, dengan tembusan kepada Dirjen BUK dan Kepala Baplan;
  9. Kepala Baplan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyampaikan konsep peta pencadangan areal HTR serta hasilnya disampaikan kepada Dirjen BUK;
  10. Dirjen BUK melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dari aspek teknis dan administratif dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) tentang penetapan/alokasi areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dengan dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan Mengusulkan kepada Menhut untuk ditetapkan;
  11. Menhut menerbitkan pencadangan areal untuk pembangunan HTR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

 

 

  1. c.       Mekanisme Pemberian Ijin

Gambar 1. Bagan alir mekanisme pemberian ijin HTR

 

 

Verifikasi Keabsahan persyaratan IUPHHK-HTR

 oleh Kepala Desa

Bupati, melalui Kepala Desa

Pemohon

(perorangan, kelompok, atau koperasi

                       

 

Kepala Desa membuat Rekomendasi kepada Bupati/Walikota (tembusan Camat dan Kepala BPPHP)

 

Kepala BPPHP melakukan verifikasi persyaratan dan Peta, berkoordinasi dengan BPKH

Kepala BPPHP membuat rekomendasi teknis kpd Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi

Bupati/Walikota  a.n. Menhut menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR

Dilampiri peta areal kerja 1:50.000

Tembusan: Menhut, Dirjen BUK, Kep. Baplan, dan Gubernur

Persyaratan :

Perorangan,

1. FC KTP

2. Surat Ket.    Domisili

3.Sketsa areal

Kelompok,

1. FC akta pendirian

2. Surat Ket. Kades

3. Sketsa areal

4. Peta 1:50.000 (luasan > 15 ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Warta Kajian, edisi 1 Desember 2006, P.23/Menhut-II/2007, P.5/Menhut-II/2008 diolah

  1. d.      Pola Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat
    1. HTR Pola Mandiri

HTR dibangun oleh Pemegang IUPHHK-HTR dalam bentuk kelompok atau Koperasi dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman).

  1. HTR Pola Kemitraan

HTR dibangun oleh Pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah agar terselenggarannya kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.

  1. HTR Pola Developer

HTR dibangun oleh BUMN/BUMG/BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Menteri Kehutanan kepada pemegang IUPHHK-HTR.

  1. e.       Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat terdiri dari tanaman pokok dan tanaman tumpang sari.

e.1. Tanaman Pokok

Tanaman pokok berupa tanaman berkayu (pohon), yang dapat ditanam sejenis atau berbagai jenis, antara lain :

  1. Kelompok Jenis Meranti (Shorea sp);
  2. 2.      Kelompok Jenis Keruing (Dipterocarpus sp);
  3. Kelompok Jenis Non Dipterocarpaceae, antara lain :

-          Jati

-          Sengon

-          Sonokeling

-          Mahoni

-          Kayu Hitam

-          Rajumas

-          Sungkai

-          Bakau

  1. Kelompok Kayu Serat

-          Eucaliptus

-          Akasia

-          Tusam/Pinus

-          Gmelina

  1. Kelompok Multi Purpose Trees Species (MPTS)

-          Karet

-          Durian

-          Nangka

-          Mangga

-          Rambutan

-          Kemiri

-          Duku

-          Pala

-          Sagu

e.2. Tanaman Tumpangsari

Tanaman pangan semusim yang ditanam untuk mempreoleh hasil tambahan selama masa menunggu waktu penebangan tanaman pokok (missal : jagung, padi, palawija,dll).

  1. f.       Pendampingan Hutan Tanaman Rakyat

Pendampingan hutan tanaman rakyat meliputi pendampingan teknis dan pendampingan penguatan kelembagaan. Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dan teknisi kehutanan lainnya, sedangkan pendampingan yang bersifat penguatan kelembagaan dialkukan oleh LSM, tenaga Kerja Sarjana Terdidik (TKST), Tenaga Kerja Sosial, Tenaga Kerja Sarjana Kehutanan dan Pertanian dalam arti luas, organisasi peduli lingkungan (kelompok pecinta alam, kader konservasi), PKL dan organsisasi lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam pendampingan, dimana yang bersangkutan telah berpengalaman atau memperoleh pelatihan pemberdayaan masyarakat (Pamflet: Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.—)

Adapun tahap-tahap dalam proses pendampingan hutan tanaman rakyat adalah sebagai berikut,

  1. 1.      Inventarisasi Pendamping

Dinas yang membidangi kehutanan Kabupaten/Kota melaksanakan inventarisasi keberadaan LSM, penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), LSM, tenaga Kerja Sarjana Terdidik (TKST), Tenaga Kerja Sosial, Tenaga Kerja Sarjana Kehutanan dan Pertanian dalam arti luas, organisasi peduli lingkungan (kelompok pecinta alam, kader konservasi), PKL dan organsisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam pendampingan yang terdapat diwilayahnya, dengan koordinasi instansi terkait;

 

  1. 2.      Pemilihan Pendamping

Dari hasil inventarisasi, Dinas yang membidangi kehutanan menginformasikan kepada LSM, organisasi dan pihak terkait dengan pendampingan tersebut di atas tentang rencana pendampingan pembangunan HTR. Selanjutnya bagi LSM dan mereka yang berminat diminta mengajukan permohoan disertai kelengkapan administrasinya;

  1. 3.      Penunjukan Pendamping

Bagi LSM, organisasi dan pihak terkait dengan pendampingan lainnya memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas diajukan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai pendamping dalam pelaksanaan HTR di wilayahnya. Berdasarkan penetapan Bupati/Walikota atau pejabat lainnya atas nama Bupati, penyelenggara kegiatan HTR m,enindaklanjuti proses administrasi sebagai pelaksanaan pendampingan.

Konsep maupun filosofi yang dibangun melalui kebujakan HTR merupakan terobosan baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Namun pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar realisasinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kita semua sudah menyadari bahwa pembangunan hutan tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil. Semoga tulisan ini dapat menjadi informasi awal tentang Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

           

 

 

 

            Sumber,

  1. Majalah Warta Kebijakan. Edisi 1 No.2 Desember 2006. Bogor. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.
  2. Pamflet Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Jakarta. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman.
  3. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Jakarta. Departemen Kehutanan.
  4. P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Jakarta. Departemen Kehutanan.

 

Penulis

Agus Sukamto, S.Hut.

Staf STT Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wil.X

di Pontianak

 

 

 

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.